HAMA TUMBUHAN KENDALA AGRIBISNIS NASIONAL

Oleh

Kasumbogo Untung

Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan

 Fakultas Pertanian UGM

Tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Melalui peningkatan pendapatan petani maka pendapatan pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga akan meningkat. Salah satu sumber peningkatan pendapatan pemerintah dari kegiatan pertanian diperoleh dari penerimaan devisa ekspor produk-produk pertanian yang dihasilkan oleh para petani. Agar tujuan tersebut tercapai diperlukan keterpaduan kebijakan dan kegiatan, sejak tahap pra produksi, produksi, sampai pasca panen termasuk penyimpanan dan pengangkutan. 

Sebagian besar pelaksana, pengelola, dan pemanfaat agribisnis adalah jutaan petani kecil yang memiliki modal, kualitas SDM, dan luas lahan yang sangat terbatas. Dari kegiatan agribisnis terpadu, para petani diharapkan dapat memperoleh nilai tambah atau keuntungan sebanyak mungkin dari setiap tahap kegiatan agribisnis, termasuk kegiatan pasca panen. Untuk itu, petani dituntut   selalu meningkatkan dan mempertahankan kuantitas dan kualitas produk yang  mereka hasilkan dan dipasarkan agar memiliki daya saing tinggi. Petani juga  harus dapat menjamin kontinuitas pasokan produk ke pasar sesuai dengan permintaan konsumen. Tanpa jaminan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas  produk, petani  Indobesia tidak akan mampu menembus pasar global. 

Fakta menunjukkan bahwa sampai saat ini devisa negara yang diperoleh dari ekspor produk pertanian masih terbatas. Produk-produk pertanian kita belum mampu bersaing dengan produk-produk pertanian dari negara-negara lain, terutama dari negara-negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia. Justru  yang terjadi sebaliknya, pasar domestik kita mulai dikuasai oleh produk-produk pertanian luar negeri yang memiliki  kualitas lebih baik dan harga yang bersaing.

Masalah Hama

Salah satu faktor penghambat utama ketidakberhasilan produk pertanian Indonesia bersaing di pasar domestik dan pasar luar negeri adalah ancaman serangan hama tumbuhan. Hama tumbuhan yang dimaksud di sini adalah  seluruh organisme yang merusak tanaman beserta produknya. Organisme penganggu tersebut termasuk kelompok binatang (serangga, tikus, cacing, burung, dll), penyebab patogen tumbuhan (jamur, bakteri, virus, dll), dan gulma (rumput-rumputan, tanaman berdaun lebar, dll). 

Masalah serangan hama terjadi di semua tahap pengelolaan agribisnis. Serangan hama terjadi sebelum masa tanam, di pertanaman, sampai di  penyimpanan dan  pengangkutan produk. Masyarakat sudah tidak asing  dengan nama-nama hama tumbuhan seperti tikus sawah, wereng coklat, penyakit tungro, penyakit busuk batang, busuk buah, penggerek buah kakao, hawar daun dan masih banyak lagi. Rata-rata kehilangan hasil tanaman karena serangan hama di pertanaman diperkirakan sebesar 25-30% dari potensi hasil, dan  setelah panen rata-rata 50%. Di samping sangat menurunkan kuantitas produksi  serangan hama juga menurunkan kualitas dan harga produk, serta daya saing produk di pasar. Kalau dihitung secara moneter kerugian bangsa dan negara karena kerusakan oleh hama sangat besar, mencapai trilyunan rupiah setiap  tahun.   

Tanggapan Pasar Global 

Produk-produk pertanian yang beredar di pasar global harus bebas hama agar menjamin keamanan dan kualitas pangan serta tidak tersebarnya hama berbahaya ke negara-negara lain. Pasar internasional sangat hati-hati dalam menetapkan krieria bebas hama tumbuhan. Organisasi Perdagangan Internasional (WTO) telah menerima persyaratan SPS (Sanitary and Phytosanitary) sebagai salah satu bentuk hambatan non tarip dalam perdagangan internasional. Banyak peryaratan teknis yang harus dipenuhi oleh suatu negara apabila ingin memasarkan produk pertaniannya di pasar internasional, termasuk persyaratan bebas hama dan sisa-sisa kerusakan hama. Di samping persyaratan SPS, produk pertanian ekspor juga harus memenuhi persyaratan teknis WHO mengenai kandungan bahan berbahaya di pangan, terutama residu pestisida. Kandungan residu bahan-bahan berbahaya, seperti pestisida dan alfatoksin harus tidak melebihi batas maksimum residu yang ditetapkan oleh WHO atau negara tujuan ekspor. Banyak persyaratan teknis produk ekspor pertanian yang  berhubungan dengan serangan hama di lapangan dan pasca panen serta cara pengendaliannya

Produk pertanian Indonesia terutama yang dihasilkan petani jarang untuk mampu memenuhi persyaratan internasional tersebut. Banyak produk ekspor pertanian kita berkualitas jelek dan sulit menembus pasar global. Apabila kita mengirim produk berkualitas jelek, kita akan menghadapi risiko mendapatkan hukuman dan penolakan dari negara tujuan ekspor. Penolakan  tersebut antara lain dalam bentuk embargo atau larangan impor, automatic detention penahanan sementara, mandatory treatment atau perlakuan khusus, dan pengenaan  denda dalam bentuk pengurangan harga. 

Berbagai kasus penolakan pasar terhadap produk Indonesia sering terjadi. Sebagai contoh adalah produk kakao rakyat yang pernah ditolak oleh suatu negara industri karena mengandung residu pestisida yang melebihi batas maksimum residu, yang berlaku di negara tersebut. Pada bulan Oktober 2001, pemerintah Taiwan telah menyampaikan notifikasi pada pemerintah Indonesia mengenai larangan pemasukan produk-produk hortikultura Indonesia karena dianggap mengandung jenis hama tertentu yang mereka anggap berbahaya.

Petani Profesional

Banyak kasus serupa terjadi yang  membuktikan bahwa keberhasilan Indonesia dalam menembus pasar global pada era perdagangan bebas sangat ditentukan oleh keberhasilan pemerintah dan petani dalam mengelola hama secara terpadu  yang dilaksanakan sepanjang daur agribisnis. Persyaratan teknis global semakin lama semakin ketat. Tanpa ada perubahan mendasar, petani kita semakin sulit memenuhi persyaratan pasar global. Berbagai usaha dan upaya terpadu harus dilakukan oleh Pemerintah, dunia industri, dan masyarakat untuk meningkatkan profesionalisme petani. Kemampuan manajerial dan teknis budidaya serta pengolahan hasil para petani berskala kecil perlu ditingkatkan, terutama dalam mengatasi masalah hama. Hal ini bertujuan agar mereka mampu menghasilkan produk pertanian yang berdaya saing tinggi di pasar domestik maupun pasar global.

Pendekatan dan teknologi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang berorientasi agribisnis untuk berbagai komoditi pertanian strategis sudah dikembangkan oleh para peneliti. Agar teknologi tersebut menjadi milik petani-petani kecil  diperlukan  program pendampingan dan pelatihan khusus. Penggunaan pendekatan partisipatoris, langsung belajar di lapangan, dalam penyampaian teknologi PHT akan merubah sikap dan pandangan petani, dari petani konvensional menjadi petani profesional yang bernalar ilmiah. Hanya petani profesional yang mampu  bersaing dengan petani negara-negara lain pada era pasar bebas saat ini.

Pendekatan, metode, dan teknik penyuluhan petani yang seragam dan instruktif harus kita tinggalkan karena tidak mampu mendidik dan memandirikan petani.  Untuk melaksanakan kegiatan pelatihan puluhan juta petani, memerlukan kemauan dan dukungan politik yang kuat baik dari pemerintah maupun masyarakat. Investasi atau biaya yang dikeluarkan untuk peningkatan SDM sekian banyak petani tersebut tentu sangat besar. Namun dalam jangka panjang, investasi tersebut akan dapat dirasakan manfaatnya dibandingkan dengan biaya yang selama ini harus dikeluarkan oleh Pemerintah untuk subsidi pertanian.

==========================

RRC incar 17 Komoditas Indonesia

Potensi komoditas-komoditas di Indonesia masih terbuka bagi masuknya investor asing. Hal ini ditandai dengan rencana investor Republik Rakyat Cina (RRC) untuk memperdagangkan 17 komoditas produksi Indonesia yang nilainya mencapai US$11,14 miliar. "Kami telah dihubungi Jakarta Beijing Business Committee (JBBC) yang dipercaya mempertemukan pengusaha Indonesia dan Cina (RRC). Saat ini, Cina (RRC) sedang mengincar 17 komoditas potensial yang nilainya mencapai US11,14 miliar," ujar Direktur Utama (Dirut) PT Kliring Berjangka Indonesia, Surdiyanto Suryadarmodjo.

Menurut Surdiyanto, beberapa komoditas tersebut sebenarnya telah lama dikenal sebagai produk-produk ekspor. "Saya tidak hapal persisnya, namun beberapa komoditas sebenarnya memiliki underlying factor yang cukup. Seperti kakao, gaplek, CPO (crude palm oil), dan lainnya," ungkapnya.

Beberapa produk Indonesia yang diminati RRC masih berupa produk-produk bahan baku, antara lain, rotan asalan untuk kerajinan, CPO, kertas, serta kayu. Surdiyanto mengatakan, rencana masuknya investor RRC tersebut harus direspons secara aktif oleh pemerintah. "Pemerintah harus segera menangkap hal ini dan memberikan treatment-treatment khusus," jelasnya. (JawaPos)

==================================

Pentingnya Informasi bagi Kegiatan Agrobisnis

BANDUNG, (PR).-
Pembangunan ekonomi nasional dalam abad ke-21 akan tetap berbasis pertanian. Kegiatan agrobisnis akan semakin meningkat dan menjadi salah satu kegiatan unggulan (a leading sector) pembangunan ekonomi nasional dalam berbagai aspek. Untuk memaksimalkan pengembangan agrobisnis menjadi sektor andalan dalam perekonomian Indonesia, manajemen informasi di sektor tersebut harus dibenahi.

Demikian diungkapkan Prof. Ukun Sastraprawira dalam orasi ilmiah menyambut Dies Natalis Unikom ke-4 sekaligus penerimaan mahasiswa baru 2004/2005, Selasa (21/9) di kampus Unikom, Jln. Dipatiukur, Bandung.

Dijelaskan Ukun, meski pertanian akan menjadi sektor andalan dalam beberapa dekade ke depan, pihak petani masih dirugikan. "Jika kita ikuti siklus tanam seorang petani, dari mulai pertimbangan pratanam sampai pascapanen, hampir di setiap tahap ada saja hambatan yang mencekik petani di antaranya kredit dengan bunga tinggi, jatuhnya harga, ijon, dan mafia komoditas," papar Ukun.

Menurut Ukun, timbulnya sejumlah hambatan tersebut berkaitan dengan penyampaian informasi di sektor pertanian belum dikelola dengan baik. Padahal, pertanian dengan metode tradisional perlu didukung sistem informasi yang baik agar seluruh organ yang berperan dalam aliran komoditas pertanian bisa bekerja dengan dengan baik.

"Petani benar-benar membutuhkan aliran informasi yang dapat mendukung mereka agar tidak tertipu dan dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang diterima," jelasnya.

Pada dasarnya, kata Ukun, informasi pada sektor pertanian dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu informasi teknis dan informasi bisnis.

Informasi teknis menyangkut bagaimana cara bercocok tanan, dari mulai analisis kondisi lahan, metode penyemaian, pemeliharaan tanaman dalam masa tanam, pemupukan, perlindungan dari penyakit tanaman, panen sampai pasca produksi. Sedangkan informasi bisnis, mulai dari permodalan, demand dan supply bibit, bahan, alat-alat, termasuk aspek pasar, dan konsumen.

Melihat begitu banyaknya aspek informasi pada sektor pertanian, Indonesia memerlukan sebuah jaringan informasi yang mendukung sektor pertanian. "Jaringan informasi ini harus terpadu dan akurat serta melibatkan aktor-aktor pada sektor pertanian, seperti pemerintah, para ahli, penyuluh, produsen alat pertanian, koperasi, pemodal, pengusaha, distributor dan petani itu sendiri," paparnya.

Dicontohkannya, dalam tahan pratanam, petani amat membutuhkan informasi mengenai kualitas lahan, pilihan komoditas, iklim dan cuaca, modal, bibit, peralatan, dan lain-lain. Sedangkan pada tahap pasca panen, petani membutuhkan informasi mengenai transportasi, harga pasar, gudang, pabrik, dan valuable garbage (sesuatu yang dianggap sampah oleh petani ternyata bernilai tinggi di pasaran tertentu). (A-133)*** Sumber Pikiran Rakyat

==================================